Tahun 2009 Wajib Belajar Capai 98 Persen

Pada tahun 2009 ini Depdiknas optimistis angka partisipasi kasar (APK) program wajib belajar sembilan tahun pada tahun tuntas mencapai 98 persen. Tahun ini adalah tahun terakhir target pencapaian rencana strategis (renstra) 2005-2009 pembangunan pendidikan nasional.

Pada acara pembukaan Rembug Nasional Pendidikan 2009 di Sawangan Depok, Senin (23/2) yang lalu Mendiknas Bambang Sudibyo mengatakan bahwa program wajib belajar SMP/Madrasah Tsanawiyah secara nasional sudah tuntas tahun 2008 yakni sebesar 95 persen, tetapi belum semua propinsi memenuhinya. Propinsi besar sudah semua dan diharapkan propinsi Jawa Barat tuntas tahun ini.

Lebih lanjut Mendiknas mengatakan, kendala dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun utamanya karena beberapa faktor, antara lain kendala geografis, kesadaran rendah dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Meskipun belum semua propinsi tuntas dalam pelaksanaan wajib belajar, namun dari tahun ke tahun angka pencapaiannya naik antara 3 persen hingga 3,5 persen.

Menurut data kondisi awal tahun 2005 APK SMP/Mts/SMP Luar Biasa/Paket B mencapai 85,22 persen, tahun 2006 mencapai 88,68 persen, tahun 2007 92,52 persen dan tahun 2008 terealisasi sebesar 96,18 persen.

Sementara itu, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Depdiknas, Suyanto mengatakan, sebanyak 10 daerah yang mencapai APK SMP tertinggi pada tahun 2008, yakni DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Riau, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Bengkulu, Bali, dan Jawa Timur.

Sedangkan 10 propinsi dengan APK terendah, yakni Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, Papua Barat, dan Sumatera Selatan.

Untuk tingkat kabupaten dengan APK SMP tertinggi, yakni Kabupaten Palangkaraya, Langsa, Lhokseumawe, Sabang (NAD), Kulonprogo Jateng, Padang Sindempuan (Sumut) dan Palopo Sulawesi dan Mojokerto.

Dan untuk kabupaten dengan APK SMP terendah, yakni Papua Barat, Meulaweh (NAD), Tulikara, Kedung Gala, Yahokimo dan Kaimana (Papua). Hambatan dalam pencapaian APK tersebut, menurut Suyanto, antara lain kendala geografis, ekonomi, kultural seperti larangan bagi anak-anak untuk pergi ke sekolah.

Lebih lanjut dikatakan pada tahun 2008 lalu masih terdapat 111 Kabupaten/Kota yang belum menuntaskan wajib belajar sembilan tahun. Penuntasan wajib belajar sembilan tahun akan dilakukan lebih agresif. Depdiknas telah menginstruksikan Dinas Pendidikan di daerah menyisir anak usia wajib belajar untuk dimasukkan ke sekolah.

Terobosan utama yang akan dilakukan Depdiknas adalah memberikan pelayanan kepada sekitar 963.891 anak usia 13-18 tahun atau 7,48 persen yang saat ini belum mendapatkan pelayanan pendidikan tingkat SMP/MTs/sederajat. (Ant/OL-02)

www.mediaindonesia.com